Pilpres 2009 memilih presiden kedua
Di Jakarta presiden terpilih pada pilpres 2009 akan menempati istana negara dan menjadi tumpuan harapan seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini sebetulnya semua presiden telah memiliki karakter yang diharapkan. Masing-masing figur presiden seharusnya sudah mampu membuat Indonesia maju. Soekarno yang kenegarawanan, Soeharto yang memiliki strategi jangka panjang, Habibie yang jenius, Gus Dur yang memiliki toleransi dan keterbukaan, Megawati yang tak banyak bicara hingga SBY yang punya kharisma. Pada kenyataannya beliau-beliau itu hanya menjalankan pemerintahan, bukan mengendalikannya. Hasilnya semua kehilangan kredibilitas kepemimpinannya karena rupiah. Ini tak lepas dari sistem pemerintahan “mutan” yang terjadi karena evolusi sistem pemerintahan dan cara kita menilai keberhasilan presiden dari nilai rupiah yang kita punya.
Kita memang pernah menganut sistem parlementer di tahun lima puluhan. Dan kembali bergandeng tangan dengan sistem pemerintahan presidensial hingga sekarang. Tetapi di sepanjang perjalanannya, sistem ini mendapat pengaruh ekstra ketat dari sistem parlementer dan monarki Belanda. Setelah reformasi, Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan masih khawatir oleh tekanan DPR. Lembaga legislatif ini bisa setiap saat menjatuhkan presiden. Tetapi kedua sistem itu cenderung dinaungi, oleh sistem monarki rupiah. Rupiah menjadi pengendali utama kekuasaan legislatif , eksekutif dan yudikatif. Sangat wajar jika penetapan undang-undang, penerapan sistem hukum, pengelolaan sumber daya alam, penggalangan investasi, penanggulangan bencana dan seluruh sektor bisa dikendalikan oleh rupiah. Jadi sebenarnya sejak dulu bapak/ibu Rupi’ah yang menjadi presiden di negeri tercinta ini. Siapa yang salah ??? Rakyatnyalah yang telah memilih dan memuliakan rupiahnya itu sebagai presiden pertama.
Seharusnya reformasi berperan penting dalam menggeser pilihan rakyat untuk menentukan presiden keduanya. Sayangnya kesempatan emas ini tak dimanfaatkan sebaik-baiknya dan malah dijadikan ajang petualangan kaum reformis serta para elit politik tuk berburu rupiah. Akhirnya masyarakat cenderung membanding-bandingkan nilai rupiah yang dimiliki di masa kepemimpinan sebelumnya dengan saat ini. Padahal urusan kantong datangnya bukan dari presiden terpilih. Hasil positif reformasi adalah pemilihan presiden langsung dan lahirnya KPK sebagai cikal bakal KPU masa depan. LSM ,komnas serta lembaga independen lainnya tumbuh dan berkembang menjadi fungsi KPUD sesungguhnya. Ajang debat di media dan para petani informasi di internet mensosialisasikan lahan alternatif terbaik bagi kampanye modern. Semua memainkan peranannya agar rakyat tak memilih rupiah Semoga saja institusi ini tetap eksis, netral, bekerja terus-menerus dan tak dikendalikan oleh rupiah.
Sudah saatnya Indonesia bangkit dari rakyatnya sendiri dan rakyat juga yang harus menentukan mau atau tidaknya memilih rupiah sebagai presidennya kembali. Hanya perlu niatan , kepedulian, kearifan dan kejelian untuk melihat sesuatu yang tak terlihat. Sebab rupiah tersembunyi rapi di balik bayang-bayang sebuah figur. Dan semakin jelas terlihat saat rupiah mampu merubah karakter dan idealisme seseorang ketika menjadi pemimpin. Selamatkan kecerdasan kita untuk menilai calon presiden dengan kritis, mencermati wawasannya, latar belakangnya, kepribadiannya, visi dan misinya, karakter kepemimpinanya, cara dan jalan setapak yang dilaluinya menuju singgasana, serta apa dan siapa di balik mereka ?. Memilih satu diantara mereka yang menghormati sesama dan tak terjebak dalam irama rupiah. Atau setidaknya menunjuk mereka yang berusaha menghindarkan diri untuk menggunakan rupiah dalam menempuh jalan pintas kepopuleran. Semakin banyak hutang mereka terhadap rupiah, maka semakin besar ketergantungannya terhadap rupiah. Begitu juga jika semakin besar yang tak memanfaatkan hak pilih , akan membuat semakin tinggi kemungkinan terpilihnya rupiah kembali sebagai presiden. Biarkan money politic yang memperkaya rakyat tetap berjalan hingga memiskinkan para bakal calon, karena kita butuh seorang presiden yang tak memiliki kontrak hidup dengan rupiah. Ketika saatnya nanti terpilih, beliau bisa melepaskan rupiah yang selama ini mencengkeram pemerintahan. Dan semoga saja kita bisa memiliki presiden kedua setelah Rupiah. Mari perhatikan jalan untuk melangkah ke masa depan. Selamat menyeleksi !!!(DPH)
Baju Koruptor ukurannya berapa ?
KPK mengeluarkan gagasan baru yang menimbulkan kontroversi mengenai penggunaan baju khusus bagi koruptor . Tentunya dengan harapan, baju ini bisa menimbulkan efek jera para koruptor. Ide ini pun diamini oleh Polri dan ICW. Tapi sejauh mana effektifitas penggunaan baju tersebut belum akan terlihat jika masih berupa wacana. Memang seorang tersangka koruptor selalu tampil bak selebriti di depan kamera sebab mereka sudah tak lagi memiliki urat malu. Dan lumrah bagi KPK untuk memunculkan ide apapun di tengah kejahatan kerah putih ini. Menjadi wajar juga komentar yang mengemuka bahwa gagasan ini tidak terlihat special, mengada-ada , kelewatan atau seharusnya lebih mementingkan ketegasan proses hukum daripada peragaan busana. Yang akur dan tidak akur sebaiknya tak jadi soal. Inilah salah satu pandangan KPK yang menjadi landasan pacu kreativitas rakyat untuk menggeser budaya korupsi. Sebelumnya ide warung kejujuran KPK telah banyak diterapkan di sekolah-sekolah. Kini busana ketidakjujuran bolehkah diterapkan ??
Komnas HAM hanya berpesan agar baju ini tak melanggar hak asasi manusia. Mesti dibedakan antara tersangka, terdakwa dan terpidana serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Bukan untuk mempermalukan, tetapi menjadi shock therapy. Bukan pula mengajarkan agar pelakunya diarak keliling kota dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Dan Komnas pasti tak setuju jika hukuman ganti kemaluan atau hukuman seumur hidup bersama Ryan bagi koruptor diterapkan. Ayin pun pastinya akan menjadi ayan. Karena kadang-kadang tersangka hanya merupakan pemain figuran bagi sutradara yang lebih rakus di belakang layar. Terlontar pula usulan agar rencana baju ini dibiayai oleh para koruptornya sendiri sehingga proses tender pengadaan baju tersebut tidak menimbulkan polemik kembali. Yang terpenting, mulai dari desain sampai penerapannya nanti harus gratis dan bukan diambil dari kas negara.
Hari ini ( Selasa, 12 Agustus 2008 ) rencananya ICW akan memberikan masukan bagi KPK mengenai desain yang diambil dari ide masyarakat. Ukurannya sendiri tidak dibahas lebih lanjut, padahal ukuran busana sangat menentukan prima atau tidaknya penampilan. Ukuran membatasi kita agar tetap leluasa dan nyaman untuk beraktivitas. Tetapi ukuran baju koruptor bukan menyesuaikan ukuran tubuh sang koruptor sendiri. Ukurannya dikategorikan dengan berapa banyak uang rakyat yang dikorup. Mungkin akan terlihat menarik jika seorang yang kurus dan biasanya mengenakan pakaian dengan ukuran L , ternyata harus tampil dengan baju yang kebesaran ukuran XXL karena sifat rakusnya dan sebaliknya.
Dan jangan lupa dibubuhi badge partai, jika koruptor tersebut adalah anggota partai politik. Biarkan rakyat semakin pintar memilih partai dan partai terus berusaha melakukan kaderisasi anggotanya berbasiskan kejujuran. Agar rasa masa bodoh hilang harga diri dan tabiat asal tidak terbukti ah tentu sikat lagi bukan lagi slogan bagi tikus-tikus tak kenal kenyang yang rakus-rakus bukan kepalang. KPK, keluarkan idemu sebanyak-banyaknya dan kami tunggu ide Taman Pemakaman Umum khusus koruptor selanjutnya. (DPH)
Golput gratis ke semua operator..
Dari hasil Pilkada DKI 2007 jumlah golput mengalami peningkatan. Bagaimana dalam pemilu 2009 ? . Golput yang dimaksud bukan yang mempunyai permasalahan administratif dan teknis, tapi yang cenderung atas niat dan keinginannya sendiri. Sebagai warganegara yang baik mereka bebas untuk tidak menggunakan hak politiknya sehingga tidak perlu ada pemberlakuan sangsi . Alasan utamanya, mereka tak mau lagi memilih salah satu dari sekian banyak kesalahan. Golput adalah sebuah pilihan, mereka punya hak asasi untuk tidak dikekang. Inilah demokrasi seutuhnya, tak perlu diperdebatkan dan dikhawatirkan.
Pemilih dan yang dipilih punya kebutuhan. Yang dipilih hanya butuh suara untuk memenangkan dan mengenyangkan diri beserta kroninya. Sementara pemilihnya, hanya bisa gigit jari karena kebutuhannya tak diakomodasi. Maka lantas golput terus menerus bermetamorfosis dengan sempurna. Menjadi lebih fenomenal karena golput justru banyak diminati kaum berpendidikan. Padahal di sini, golput serta yang dipilih punya kesamaan kebutuhan dalam berkomunikasi. Mereka sama-sama memiliki telepon genggam.
Di Jakarta, komunikasi sudah menjadi keharusan. Telepon genggam bisa dimiliki berbagai kalangan dan bukan lagi dianggap barang mewah. Selain perangkatnya, warga hanya perlu memilih satu dari sekian banyak operator . Celakanya, hingga saat ini belum satupun operator yang telah mengakomodasi dan sesuai dengan keinginan kita. Idealnya, semakin banyak operator menjadikan semakin mendekati harapan pelanggan. Maka dari itu badan regulasinya bekerja keras untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak.
Warga Jakarta termasuk pengguna yang kritis. Tidak mudah terjebak iklan operator walau menggunakan artis atau mengemas janji-janji manis . Sebagian juga telah serius mencermati hitung-hitungan tarif. Tidak lagi ikut-ikutan atau sekedar bergaya tetapi mengarah pada selektifitas kebutuhan. Operator baru pun mesti memutar kreatifitas untuk menjaring minat. Yang lama gigih berjuang agar tak ditinggalkan. Keluhan pengguna yang tidak ditanggapi menjadi bumerang dan membuat hilangnya kepercayaan kepada operator. Kalau kecewa mudah saja, tinggal pindah dari satu operator ke operator lainnya. Kesalahan memilih operator dapat segera disadari dan ditanggulangi dalam waktu relatif singkat, walaupun tanpa sadar pengguna telah mengeluarkan biaya untuk menentukan pilihan. Pilihan terakhir akan jatuh pada operator yang kompetitif dengan yang layanannya paling mendekati kebutuhan meski mungkin masih jauh dari harapan. Kita tetap memilih satu dari sekian banyak yang mengecewakan hanya karena kebutuhan.
Hak pilih adalah sebuah kodrat alami dan menjadikannya sebagai komunikasi, tapi perlu waktu untuk menyadarinya menjadi kebutuhan . Padahal seorang pemilih tidak dikenakan biaya untuk menggunakan hak pilihnya. Beda dengan kesalahan memilih operator , sebuah kesalahan memilih pada pemilu bisa menyengsarakan selama satu periode. Lalu timbul pertanyaan , tidakkah kehidupan kita menjadi lebih sengsara jika kita tak punya komunikasi ? Peningkatan perubahan akan terjadi jika “komunikasi yang masih apa adanya” bisa terus dimanfaatkan. Kritisnya pengguna untuk memilih , lambat laun menyebabkan layanan operator berkembang dan bersimbiosis mutualisme. Tak ada beda antara yang diam dan menyuarakan. Faktanya, semua merasakan perubahan kemudahan dan keuntungannya. Jika simcard berlaku selayaknya kartu pemilih, akankah kita membuangnya hanya karena layanan dan tarif operator belum sesuai dengan keinginan ??? Buat yang akan dipilih tolong matikan HP anda 10 menit dan biarkan golput menentukan 10 menitnya untuk mengatakan tidak atau memilih berkomunikasi… gratis ke semua operator.(DPH)
Pilkaret… jalan cinta kemajuan
“RT 5, RW 3, 10 nomor rumahku…jalannya jalan cinta….” petikan lagu dangdut itu terdengar merdu didendangkan. RT dan RW memang seharusnya menjadi jalan cinta kesuksesan pemerintah. Ketua RT sebagai pemimpin sukarela dlm masyarakat terkecil punya beban besar yang harus ditanggung, untuk menerjemahkan kebijakan dan mengajak warga berpartisipasi aktif dalam pembangunan. RT lebih aspiratif, lebih mengenal watak warganya dan merupakan struktur kepemimpinan terkecil yang sudah terkondisi.
Kualitas RT akan menentukan kualitas sosial kemasyarakatan. RT punya peranan dalam managemen global pemerintah. Pemda memang tidak mengatur tata cara dan pemilihan ketua RT, semua diserahkan kepada warga yang dinaunginya. Akibatnya banyak warga yg berpotensi tidak berminat menjadi ketua RT. Sebuah alasan klise ketidakpedulian tentang kesibukan dan kurangnya sosialisasi individu. Kadang, Ketua RT dan RW dipilih hanya karena faktor usia, etnis, pengaruh dan kemauan dicalonkan. Hasilnya banyak ketua RT di Jakarta yang terkesan seadanya.
Kelurahan sebagai perangkat legal pemerintahan terendah, diharapkan mau untuk memberikan masukan tentang kualifikasi dan seleksi terhadap pemilihan RT dan RW di wilayahnya. Juga memberikan atensi lebih terhadap proses pemilihan serta menghadiri pelaksanaannya. Kehadiran lurah akan mampu memberikan suasana kekeluargaan dan membangkitkan motivasi kepedulian. Bukan hanya bergantung pada Dekel yang tak aspiratif dan menimbulkan kecemburuan. Pilkaret (pemilihan ketua rete – baca RT) dan proses sebelumnya, merupakan rangkaian yang tak bisa lagi disepelekan.
Jakarta bangga memiliki RT 002/ RW015 di kampung bulak yang peduli lingkungan. Jakarta justru bisa menciptakan komunikasi effektif antar RT di bantaran Ciliwung yang saling berbagi dalam managemen bencana. Jakarta akan lebih maju dengan tingginya kualitas ketua RTnya. Pilkaret jadi jalan cinta kemajuan. Mari jadi RT teladan.!!(DPH)
Belajar dari Pilkada DKI …
Sudah bukan jamannya lagi dilarang bicara . Kritik bukan barang tabu untuk dipublikasikan. Sekarang era demokrasi, semua harus terlihat transparan. Publik butuh bukti dan tak lagi mau dibohongi janji.. Tapi dalam kenyataan , di setiap penyelenggaraan pesta politik tak bisa dipungkiri memiliki banyak kecurangan. Politik memang kotor, bersih menjadi hal yg didambakan.
Jakarta tak mau ketinggalan. Tgl 8 Agustus 2007 lalu, Jakarta melakukan Pilkada untuk pertama kalinya. Sebuah produk otonomi daerah untuk memilih langsung Gubernurnya.
Deklarasi cagub dan cawagub periode 2007-2012 itu sendiri dilaksanakan tgl 26 Maret 2008. Hanya ada 2 pasang calon yang dilegitimasi yaitu :
-
Komjen Pol Drs. H. Adang Daradjatun dan H. Dani Anwar yang diusung fraksi PKS
-
Dr. Ing H. Fauzi Bowo dan Mayjen TNI Prijanto yang didukung Partai Golkar,PDIP ,PPP, Partai Demokrat, PBB, PPNUI, PDS, PBR, PPDK, PKPB, PPDI, PBSD, PPIB, Partai Merdeka, PKB, PAN, PPD, Partai Patriot Pancasila, PKPI, dan Partai Pelopor.
Siapa yg menang ? Dari hasil akhir rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU DKI Jakarta , Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan “Bang Foke: dengan hasil 2.109.511 suara (57,87%) dan sisanya 1.535.555 suara (42,13%) untuk pasangan “Bang Adang”.
Terlepas dari : yang menang dan kalah, pelanggaran cara berkampanye, menarik simpatisan, janji-janji politik, kekhawatiran akan banyaknya golput, netralitas oknum dan selurus proses kecurangan penyelenggaraan pilkada DKI dari hulu hingga hilir, ada beberapa sorotan positif untuk hajatannya warga DKI ini .
- Pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kekhawatiran akan mundurnya jadwal pelaksanakan tidak jadi kenyataan. Jelas …mundur berarti masalah dan anggaran tambahan. Tapi Jakarta punya komitmen dan membuktikan berani berucap berani berbuat.
- Proses kampanye pilkada DKI terbilang aman, walaupun masih ada gesekan antara oknum peserta kampanye/simpatisan, oknum aparat yang tidak netral,dll . Ini tak lepas dari peran aparat keamanan dan partisipasi warganya yang peduli untuk mensukseskan pilkada ini.
- Tidak adanya pemilihan putaran kedua. Karena calonnya hanya dua, maka jelas yg mendapat suara lebih besar dari 50% otomatis akan menjadi cagub dan cawagub terpilih. Sehingga dana yang dianggarkan untuk kampanye dan pemilihan putaran kedua bisa dialokasikan ke pos lain. Mungkin di pemilihan akan datang ada calon independen , sehingga calonnya beragam, tetapi yang perlu diperhatikan tetap menjaga kualitas pemimpinnya.
- Penghormatan atas hasil pilkada dari pasangan yang kalah. “Bang Adang” mengucapkan selamat kepada “Bang Foke” pada tgl 9 Agustus 2007 di Hotel Sari Pan Pasific. Padahal hasil resmi pilkada belum diumumkan. Ini adalah sebuah keteladanan yang seharusnya dimiliki oleh semua pemimpin. Bukan hanya itu saja, Fraksi PKS yang mengusung “Bang Adang”, juga menyatakan akan mendukung program cagub dan cawagub terpilih. Dari pernyataan pemimpinnya, massa pendukung yang kalah juga berlapang dada menerima kekalahannya. Sungguh iklim demokrasi yang mengesankan yang dicontohkan Jakarta.
- Kedua belah pihak percaya akan hasil Lembaga survey dengan hasil perhitungan cepatnya (quick count). Dari point dia atas terlihat, tanpa mengesampingkan dan bersabar menanti hasil perhitungan suara resmi dari KPUD kepercayaan itu memang harus ditumbuhkan . Massa pendukung juga tidak merasa resah dengan adanya hasil lembaga ini. Artinya SDM jakarta sudah menunjukkan kualitas yang beda.
- Kedua pasang calon pemimpin memiliki situs internet. Penggunaan teknologi informasi untuk berkampanye sudah dicontohkan oleh kedua pasangan ini. Semua informasi dapat dilihat dari situs resminya sehingga warga yang sudah melek teknologi bisa mengetahui profil dan program pemimpin mereka. Dari sini, sebuah contoh kampanye modern Jakarta bisa menjadi contoh pilkada nasional.
Ulasan di atas merupakan realita yang telah dijalankan dan dialami warga Jakarta. Jakarta telah membuktikan bahwa dirinya bisa mencontohkan cara berpartisipasi aktif dalam berpolitik. Semoga lebih baik lagi di masa datang ,tidak ada lagi golput , tidak ada lagi warga yg tak terdaftar, dan warga semakin sadar bahwa suara itu bermanfaat. Karena kita butuh sosok pemimpin yang diidamkan agar Jakarta ini maju. “Ayo Jakarta Bisa”.(DPH)
Komentator terakhir